Pelaksanaan Cuti Berdasarkan PP No 11 Tahun 2017

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 7 April 2017, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian pada tanggal 13 Juli 2017 di Balai Kota Solo oleh Badan Kepegawaian Negara bahwa sambil menunggu peraturan petunjuk teknis, penerapan cuti harus mengacu PP Nomor 11 Tahun 2017 dan petunjuk teknis masih dengan peraturan yang lama (Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977).

Agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami dan menerapkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penerapan cuti harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sambil menunggu Petunjuk Teknis Peraturan tersebut diundangkan Badan Kepegawaian Negara.
  2. Jumlah cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari dalam setahun dan cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden tidak mengurangi jumlah cuti tahunan.
  3. Izin sudah tidak diatur, sehingga apabila PNS yang tidak masuk kerja karena ada keperluan minimal 1 (satu) hari, maka yang bersangkutan harus mengajukan cuti.
  4. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
  5. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
  6. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
  7. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
  8. PNS wanita yang mengalami keguguran berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.
  9. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan cuti besar.
  10. Dalam memberikan cuti agar mempertimbangkan alasan cuti, situasi pekerjaan dan jumlah PNS yang akan mengambil cuti sehingga pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

Sumber: Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 800/00106