Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

Memperhatikan Edaran Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemerintah Daerah DIY menyampaikan hal-hal berikut:

  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 31 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa KASN bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN. Dalam melaksanakan tugasnya dimaksud, KASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang etika dan perilaku Pegawai ASN yang harus netral, bebas dari intervensi semua golongan partai politik atau tidak memihak atau terhindar dari konflik kepentingan sebagai berikut:
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 5 ayat (2) huruf h, Pasal 5 ayat (2) huruf l, Pasal 9 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf c, Pasal 119, dan Pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c.;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 12, Pasal 4 angka 13, Pasal 4 angka 14, Pasal 5 angka 15, Pasal 12 angka 8, Pasal 12 angka 9, dan Pasal 13 angka 13;
  2. Berdasarkan hasil penelusuran data dan informasi yang telah dilakukan KASN, baik yang berasal dari laporan pengaduan masyarakat maupun informasi dari media cetak dan elektronik serta atas prakarsa sendiri, terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, KASN telah memetakan beberapa permasalahan terkait sikap dan tindakan serta perilaku Pegawai ASN yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu partai politik atau salah satu bakal calon peserta Pilkada serta konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan kerja birokrasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang mengarah pada aktivitas politik/politik praktis menjelang Pilkada serentak yang akan datang;
  3. Adapun kegiatan dimaksud seperti keikutsertaan dalam acara deklarasi salah satu bakal calon Kepala Daerah, deklarasi salah satu Partai, deklarasi diri pribadi untuk menjadi salah satu bakal calon Kepala Daerah, penggunaan photo dengan atribut PNS atau atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait pencalonan diri ASN yang bersangkutan, ucapan dan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu bakal calon peserta Pilkada tahun 2018, menggunakan simbol atau atribut partai atau bakal calon peserta Pilkada, memposting photo calon peserta Pilkada baik dengan komentar atau like saja di media sosial, dan lain sebagainya yang sudah mengarah kepada tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan;
  4. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah DIY menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
    1. Bahwa sikap dan tindakan serta perilaku ASN sebagaimana tersebut di atas, belum dapat dikategorikan melanggar Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, karena belum ada penetapan pasangan calon dan masa kampanye, namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan perilaku sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 5 ayat (2) huruf h, dan Pasal 5 ayat (2) huruf l. Terhadap oknum ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral sebagaimana disebut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan bahkan sesuai pasal 16 dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan dengan rekomendasi Majelis Kode Etik;
    2. Bahwa terhadap sikap dan tindakan serta perilaku ASN, apabila dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon dan masa sebelum, sedang, dan setelah kampanye sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 15, dikategorikan melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 12 angka 8 dan Pasal 12 angka 9 untuk hukuman disiplin sedang dan Pasal 13 angka 13 untuk hukuman disiplin berat. Oknum ASN yang melakukan pelanggaran dimaksud, dikenakan sanksi disiplin diproses sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
  5. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik dan agar segenap ASN di Indonesia khususnya pada 171 daerah penyelenggara Pilkada serentak tahun 2018, tetap terjaga dan terjamin netralitasnya pada pelaksanaan Pilkada dimaksud, maka diminta kepada Pimpinan Lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah DIY agar:
    1. Melakukan pengawasan dan menghimbau kepada segenap ASN di lingkungan kerjanya, untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, sedang, dan setelah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018;
    2. Apabila terdapat oknum ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku agar diberlakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3). Apabila oknum yang bersangkutan masih tetap melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dimaksud agar dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 16;
    3. Bagi oknum PNS yang melakukan pelanggaran terhadap larangan PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 15, agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 12 angka 8, Pasal 12 angka 9, dan Pasal 13 angka 13.

Sumber: Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/0610 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

Lampiran:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014