Pengisian SKP Online Tahun 2018

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang “Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil”, pasal 5 ayat (1) perihan “Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi” dan pasal 5 ayat (2) perihal “SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur”.

Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta memberikan amanat kewajiban kepada semua PNS dan Tenaga Honorer Naban di SMA/SMK Negeri Kota Yogyakarta untuk memasukkan Kegiatan Tugas Jabatan sebagai kontrak kerja awal 2018 secara online pada laman http://www.pendidikan-diy.go.id/skp/ sesuai jadwal berikut:

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai

  1. Jabatan Fungsional Umum Pejabat Penilai Kepala Subbag Tata Usaha/Seksi dan Atasan Pejabat Penilai Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai dan Kepala Sekolah (apabila pangkat golongan pegawai lebih tinggi dari atasannya, maka pejabat penilainya ditaris keatas secara hirarkis)
  2. Jabatan Fungsional Tertentu di SLB Pejabat Penilai Kepala Sekolah dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Bidang yang membidangi (apabila pangkat golongan pegawai lebih tinggi dari atasannya, maka pejabat penilainya ditarik keatas secara hirarkis)
  3. Jabatan Fungsional Tertentu di SMA/SMK Pejabat Penilai Kepala Sekolah dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota (apabila pangkat golongan pegawai lebih tinggi dari atasannya, maka pejabat penilainya ditarik keatas secara hirarkis)
  4. Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Pejabat Penilai Kepala Bidang dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Dinas (apabila pangkat golongan pegawai lebih tinggi dari atasannya, maka pejabat penilainya ditarik keatas secara hirarkis)
  5. Kepala Sekolah Luar Biasa Pejabat Penilai Kepala Bidang yang membidangi dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Dinas (apabila pangkat golongan pegawai lebih tinggi dari atasannya, maka pejabat penilainya ditarik keatas secara hirarkis)
  6. Kepala Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Pejabat Penilai Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Dinas (apabila pangkat golongan pegawai lebih tinggi dari atasannya, maka pejabat penilainya ditarik keatas secara hirarkis)
  7. Kepala Subbag Tata Usaha di Sekolah Pejabat Penilai Kepala Sekolah dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Bidang yang membidangi
  8. Kepala Subbag/Seksi Pejabat Penilai Sekretaris/Kepala Bidang/UPTD dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Dinas
  9. Kepala Balai Pejabat Penilai Kepala Dinas dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
  10. Sekretaris/Kepala Bidang/UPTD Penilai Kepala Dinas dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi
  11. Kepala Dinas Pejabat Penilai Sekretaris Daerah dan Atasan Pejabat Penilai Kepala Gubernur
  12. PTT Pejabat Penilai Kepala Subbag/Seksi
  13. GTT/GTY/PTY Pejabat Penilai Kepala Sekolah

Sumber:
Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 003/00908
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011